Pelayanan Kesehatan pada Warga Miskin Pedalaman Mentawai

Masyarakat pedalaman atau dalam istilah baku disebut dengan Komunitas

Adat Terpencil (KAT) adalah istilah untuk masyarakat terasing dengan

kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang

atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi,

maupun politik. Ditinjau dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT

dapat dikelompokkan menjadi komunitas adat yang tinggal di dataran

tinggi atau daerah pegunungan, di dataran rendah atau daerah rawa

serta daerah aliran sungai, di daerah pedalaman atau daerah

perbatasan, di atas perahu atau daerah pinggir pantai serta

pulau-pulau terpencil.

Ciri-ciri komunitas yang dapat dikategorikan sebagai Komunitas Adat

Terpencil adalah berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen,

pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, pada umumnya

terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, masih hidup

dengan sistem ekonomi subsisten, yaitu memiliki karakteristik produksi

untuk kebutuhan sendiri atau keluarga, orientasinya pada kelangsungan

hidup, bila belum tercukupi kebutuhannya bisa tukar menukar barang

(barter) dengan tetangga atau kerabatnya, peralatan teknologinya

sederhana, ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam

setempat relatif tinggi, serta terbatasnya akses pelayanan sosial,

ekonomi, dan politik.

Sangat beragam kodisi yang harus dihadapi oleh KAT ini. Dalam bidang

pelayanan kesehatan, ada beberapa permasalahan yang harus

diperhatikan, yaitu pertama, ketahanan kesehatan masyarakat KAT harus

menjadi prioritas, agar masyarakat KAT merasa diperhatikan sebagai

bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kedua adalah

tenaga medis dan paramedis yang susah menjangkau ke lokasi KAT dengan

sarana yang sangat minim, adanya barefoot doctor, dokter naik kuda,

flying doctor di daerah-daerah terpencil perlu menjadi pertimbangan

tersendiri. Ketiga, pemberdayaan aspek kesehatan yang telah dilakukan

oleh Pemerintah terhadap KAT, sangat sempit lingkupnya, yaitu meliputi

pelayanan kesehatan dasar, penataan dan pemeliharaan sanitasi

lingkungan, keempat konsep sehat menurut KAT pada dasarnya amat

menggantungkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya hidup

matinya seseorang telah ditentukan, sehingga manusia hanya perlu

menjalaninya. Kelima yaitu pandangan mengenai sehat/sakit amat

mewarnai kehidupan KAT dan tidak begitu memaksakan keberadaan

fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah (Puskesmas atau

sejenisnya).

Data tahun 2005 menunjukkan bahwa ada 267.550 kepala keluarga yang

termasuk KAT pada 30 provinsi di Indonesia. Dari 267.550 kepala

keluarga tersebut, terdapat 61.188 kepala keluarga sudah diberdayakan,

13.177 kepala keluarga sedang diberdayakan, dan 193.185 kepala

keluarga belum diberdayakan, dan 6 Kelompok KAT yang sudah

diberdayakan akan dipilih sebagai target dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini diambil sampel KAT yaitu di Kabupaten Kepulauan

Mentawai Provinsi Sumatera Barat, di dua Kecamatan yang dipilih secara

purposif dan delapan desa, empat desa di kecamatan Siberut Utara dan

empat desa di kecamatan Siberut Selatan dengan lokasi dan kriteria

inklusi habitat pinggiran pantai.

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan, terdapat progam-program

yang telah dijalankan pemerintah setempat untuk menunjang

keberlangsungan hidup KAT di Kepulauan Mentawai ini. Program yang

telah dijalankan untuk mengadakan peningkatan pelayanan kesehatan di

Kepulauan Mentawi ini antara lain adalah, merumuskan kebijakan

operasional, memprioritaskan program dan target yang akan dicapai,

penetapan peta masalah, penggalian kendala pemberdayaan, menjalankan

kerja sama dengan instansi lain, dan memaksimalkan pola pelayanan

kesehatan di sana.

Dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan

Mentawai untuk menunjang ketersediaan pelayanan kesehatan di sana pada

penelitian ini menemukan beberapa kendala sehingga belum tercapainya

pelayanan yang maksimal bagi masyarakat KAT di Kepulauan Mentawai.

Menurut saya terdapat beberapa titik yang dapat diperbaiki untuk dapat

memaksimalkan pelayanan tersebut.

Menurut data yang diperoleh, ternyata selama ini program bagi warga

KAT dan non KAT masih disamakan. Pemerintah masih member kebijakan

yang sama untuk warganya di sana. Menurut saya, dengan adanya

kebijakan yang khusus untuk warga KAT akan lebih tepat dan

menyesuaikan kondisi warga di sana. Misalnya, akan lebih baik jika

program-program yang dibuat untuk KAT juga mengakomodir masalah

geografis yang sering kali menjadi kendala utama bagi ketersediaan

pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, dapat dijalankan sistem

desentralisasi kebijakan untuk para warga KAT itu sendiri sehingga

dapat lebih menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Dapat pula dilakukan pengadaan program prioritas menurut angka

penyakit tertinggi di sana. Menurut data, penyakit yang sering terjadi

di masyarakat Kepulauan Mentawai antara lain demam, malaria,

gastritis, diare, sakit kepala, ngilu tulang, dan infeksi saluran

pernafasan akut (ISPA). Dengan demikian pemerintah dapat menanggulangi

dan menangani ppenyakit ini missal dengan melakukan penyuluhan dan

sosialisasi kepada masyarakat agar waspada terhadap faktor-faktor

risiko apa saja yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Pemerintah

juga dapat menyediakan jumlah pasokan obat yang lebih untuk Puskesmas

setempat untuk dapat mengobati warga yang terkena penyakit.

Pada penelitian juga didapatkan fakta bahwa komunikasi pemerintah

setempat ternyata kurang mengakomodasi seluruh elemen yang terkait

Pemerintah sebenarnya dapat mengumpulkan seluruh stake holder terkait

di Kepulauan Mentawai seperti kepala desa, kepala puskesmas, perangkat

desa, LSM terlibat, hingga tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan

kebijakan yang mendukung program pelayanan kesehatan tersebut. Dengan

demikian semua maksud, tujuan, dan keinginan dari semua pihak dapat

terakomodir dan dapat pula menyatukan visi misi antar belah pihak.

Dalam penanganan pada kasus ini sebenarnya juga dapat dibantu dengan

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat setempat. Dapat dilatih

kader-kader kesehatan yang membantu memajukan tingkat kesehatan di

sana. Mengingat keterbatasan akses menuju pelayanan kesehatan yang

memadai, diharapkan para kader dapat berperan aktif untuk membantu

menyelesaikan permasalahan kesehatan warga-warga terdekatnya, yang

tentunya telah mendapatkan pelatihan yang memadai dari tenaga medis

terkait.

Di Kepulauan Mentawai ini dikektahui bahwa pemerintahnya kurang

mengkoordinasikan dengan baik peran LSM yang telah bersedia datang

untuk membantu. Dalam hal ini menurut saya pemerintah juga dapat

melakukan sinkronisasi pelayanan kesehatan dengan LSM yang membantu

menyediakan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan itu sendiri.

Pemerintah dapat membagi tugas beberapa LSM yang telah bersedia

membantu untuk dapat disebar merata wilayahhnya dan juga memastikan

kebutuhan warga dibutuhkan untuk pengadaan oleh LSM agar benar-benar

tepat sasaran.

Hal yang tidak kalah penting adalah menunjang kesejahteraan tenaga

kesehatan, dokter internship atau dokter PTT, dan tenaga medis

lainnya. Pemerintah dapat menaikkan tunjangan dan menyediakan

fasilitas kepada para tenaga medis yang setara dengan apa yang telah

dilakukannya. Hal ini telah menjadi momok karena stigma-stigma yang

telah menempel pada tenaga kesehatan bahwa penghargaan untuk mengabdi

di wilayah terpencil tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah

dilakukan. Sesuai pada kebutuhan dasar hidup seorang individu, apabila

kesejahteraan yang diberikan telah memadai maka diharapkan

pemaksimalan kinerja juga akan muncul dari tenaga-tenaga kesehatan

yang sangat dibutuhkan warga KAT di Kepulauan Mentawai.

Sumber: http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2999/2233

Hanifiya Samha Wardhani

Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada